Islam dan Keadilan Agraria[i]

Islam dan Agraria Gita Anggraini

Oleh Bagas Yusuf Kausan[ii]

[ulasan buku] 1/ Memasuki Bulan Suci Ramdhan, pembahasan mengenai kondisi dan situasi keberislaman kita hari ini, menjadi semakin mendesak untuk dibicarakan secara lebih serius. Setidaknya, hal tersebut berlaku dalam wacana perbincangan keberislaman hari ini, yang beberapa kali menjadi topik pembicaraan di lingkaran teman-teman saya. Cerita mengenai segala bentuk politik identitas di Jakarta—yang turut menyeret Islam ke dalamnya—tidak serta merta tenggelam oleh hiruk-pikuk pembicaraan mengenai Bulan Puasa. Dari beberapa kesempatan bincang-bincang, wacana mengenai Islam dalam konstelasi perpolitikan di Jakarta, masih terus terdengar dengan bentuknya yang lain. Termasuk, mengaitkannya dengan keberlangsungan Bulan Suci Ramadhan tahun ini.

Namun dari sekian perbincangan mengenai kondisi keberislaman hari ini yang berlangsung di lingkaran pertemanan saya, salah satu sektor yang kerap terlewat ialah bagaimana Islam—baik secara institusi, ideologi, ataupun personal—memandang dan berposisi di hadapan rentetan persoalan agraria, yang sampai hari ini terus berlangsung. Sebagai anak kandung dari ketidakadilan agraria, konflik sumber daya dan konflik agraria yang terjadi di berbagai tempat, tak jarang menyeret pula orang Islam untuk menjadi korbannya. Atau tak jarang, konflik-konflik yang terjadi pun justru ditimbulkan oleh orang Islam itu sendiri.  Di tengah kepelikan semacam ini—sebagaimana yang telah disinggung di atas—maka pembahasan mengenai kondisi Islam hari ini, terutama terkait hal-hal yang mendasar semacam persoalan agraria, menjadi begitu mendesak untuk dipecahkan bersama-sama.

Catatan Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2015, merekam bahwa dalam kurun waktu satu tahun saja,  setidaknya telah terjadi 252 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 400.430 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga (KK) dan semakin parah dengan catatan jumlah korban jiwa yang berjumlah 5 orang, tertembak sebanyak 39 orang, dianiaya sebanyak 124 orang, dan ditahan sejumlah 278 orang. Masih menurut data KPA, sektor perkebunan menjadi sektor yang paling luas cakupan konflik agraria nya, disusul sektor pembangunan infrastruktur, kehutanan, pertambangan, dan sektor-sektor lainya (Laporan KPA Tahun 2015). Angka-angka yang disajikan KPA, tentunya bukan semata sebuah angka yang selesai dengan hanya menghitungnya. Angka-angka tersebut, jelas membawa pesan bahwa persoalan agraria, memang merupakan satu persoalan kritis yang terjadi di Indonesia. Bersamaan dengan itu, sebagai agama terbanyak pemeluknya di Indonesia, serta sebagai agama yang menjanjikan rahmat bagi semesta raya kehidupan (Rahmatan Lil Alamin), Islam dituntut untuk turut berperan menyelesaikannya. Maka, buku Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria yang ditulis oleh Gita Anggraini ini, menjadi bahan penting pula untuk menautkan Islam dengan persoalan kekinian, sekaligus mengurai dan mencari titik temu antara Islam dan Agraria. Melalui buku yang hendak diulas ini, minimal, kita dapat membaca dan menelusuri pertautan antara Islam dan Agraria secara historis.

2/

Buku ini pada awalnya merupakan skripsi Gita Anggraini di Sekolah Tinggi Pertanahan Negara (STPN). Sebagai bentuk konkrit STPN sebagai rumah produksi pengetahuan dan distribusi gagasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agraria—seperti yang dinyatakan dalam pengantar penerbit buku ini—akhirnya STPN Press mengajukan naskah ini untuk diterbitkan. Buku ini terdiri dari 4 bab yang secara berurutan membahas mengenai: Keadilan agraria dalam Islam; perjuangan agraria dalam sejarah Islam; perjuangan Islam dalam penataan struktur agraria di Indonesia; serta ringkasan umum dan kesimpulan. Dalam buku ini, terdapat pula sebuah pengantar yang ditulis oleh Muhammad Al-Fayyadl dengan tajuk Islam, Pembebasan, dan Keadilan Agraria.

Di bagian pengantar untuk buku ini, Fayyadl dengan tegas telah menyatakan bahwa persoalan agraria, merupakan persoalan  penting dalam Islam. Hal tersebut dilandasi oleh sebuah Hadist yang menyatakan bahwa “Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim). Hadist ini, jelas secara gamblang menyoroti sikap Kanjeng Nabi terhadap praktik-praktik perampasan lahan dengan cara yang bathil.

Sementara itu,  buku yang ditulis oleh Gita Anggraeni pada dasarnya hendak menelusiri belantika sejarah panjang umat Islam—baik dalam konteks kenabian ataupun dalam konteks Indonesia—dalam pertaliannya dengan persoalan agraria. Hal tersebut tercermin jelas dari pemilihan sub-bab yang tertera di dalam buku. Maka dalam pokok pembahasannya yang pertama, Gita Anggraeni menekankan bahwa keadilan, sebenarnya merupakan satu pokok persoalan yang hendak dipecahkan oleh Kanjeng Nabi. Di tengah kondisi zaman jahiliyah yang sangat menyengsarakan umat kebanyakan, Kanjeng Nabi hadir dan merombak situasi tersebut dengan sangat cemerlang. Tak ayal—sebagaimana yang ditulis oleh Gita Anggraeni—pada saat itu Islam datang sebagai pembebas bagi masyarakat Arab dari kondisi ketidakadilan. Praktik ketidakadilan antar si miskin dan si kaya, ketidakadilan antara penguasa dan rakyat jelata, ketidakadilan antara bangsawan dan budak beliannya, dan juga ketidakadilan berupa ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang dipicu oleh persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput maupun mata air yang dikenal dengan “ayyam al Arab” (hlm.1), merupakan satu dari sekian contoh upaya pembebasan ekonomi-politik yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Hal tersebut, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Al-Qur’an. Diantaranya seperti yang termaktub dalam Surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya: “….dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” dan Surah Al-Maidah ayat yang artinya: “Berlaku adillah Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.”.

Seperti yang telah sedikit dibahas sebelumnya, di bab kedua Gita Anggraeni menyoroti lebih dalam tentang konteks zaman jahiliyah di masa-masa sebelum nabi. Kondisi sosial-keagamaan di era jahiliyah digambarkan oleh Gita Anggraeni sebagai sebuah zaman ketika penyembahan berhala yang di awali oleh Amar bin Luhai, mulai merebak di kalangan masyarakat. Saat itu, mereka menyembah berhala yang terbuat dari batu dan diberi nama sebagaimana nama-nama nenek moyang mereka yang sholeh di masa lalu. Mereka percaya bahwa dengan kesholehan figur dari nama berhala-berhala tersebut, dapat menjadi perantara antara mereka dan Tuhan, agar doa mereka terkabul. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan kepada berhala-berhala tersebut baik berupa makanan, minuman, bahkan sampai mengorbankan nyawa (hlm.7). Sementara zaman jahiliyah dalam konteks sosial, digambarkan oleh Gita Anggraeni dialamatkan pada kehidupan sosial mereka yang tidak manusiawi. Mereka (masyarakat Arab) tidak segan-segan mengubur hidup-hidup anak perempuannya, karena dianggap sebagai beban hidup, dan mereka juga suka merampok kabilah-kabilah dagang. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan takut, sehingga suku-suku yang lemah rela membeli perlindungan kepada suku-suku yang kuat, dengan memberikan sejumlah barang sebagai bayarannya. Bersamaan dengan itu, kondisi ekonomi antara orang kaya atau kaum bangsawan sangat timpang dibanding orang miskin. Para bangsawan hidup bermewah-mewahan dan enggan berbagi kepada orang miskin. Budak-budak dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Mereka tidak lagi memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, praktik riba merajalela. Banyak orang-orang yang terjebak hutang karena riba itu. Praktik tengkulak juga terjadi. Kondisi itu semakin memperdalam jurang perbedaan antara yang miskin dan kaya (hlm.8).

Kondisi semacam itu, diperparah pula dengan kebiasaan masyarakat arab yang suka berperang. Peperangan tersebut terjadi terutama kali oleh suku-suku yang saling berebut terkait masalah hewan ternak, padang rumput, dan sumber air. Pihak-pihak yang memenangkan peperangan, mendapat penguasaan atas tanah dan air lebih banyak dibanding pihak yang kalah. Akhirnya, ketimpangan terkait akses terhadap tanah dan air pun menjadi semakin tampak ke permukaan. Dalam latar kondisi demikian, Nabi Muhammad datang sebagai pembawa risalah Islam, sekaligus sebagai pembebas bagi kaum-kaum yang tertindas. Pertama-tama, nabi merubah sisi teologi masyarakat Arab dengan merubah pemujaannya terhadap berhala dengan ketauhidan terhadap Tuhan. Selanjutnya, Nabi Muhammad pun mendeklarasikan hak-hak perempuan dan merubah cara pandang masyarakat yang terkungkung sifat kesukuan. Di lapangan ekonomi, Rasulullah saw melarang segala bentuk spekulasi untuk mencegah eksploitasi terhadap kaum miskin dan menguntungkan yang kaya. Misalnya, Rasulullah saw melarang pembelian padi yang masih muda oleh tengkulak, karena akibatnya adalah eksploitasi terhadap petani miskin. Al-Quran juga dengan tegas melarang ketidakadilan, dan membolehkan orang yang tertindas untuk melawan penindasnya (Q.S An-Nisa’ ayat 75).

Dalam urusan tanah, terutama terkait kepemilikannya, fiqh Islam membagi tanah menjadi dua bentuk: Tanah yang dapat dimiliki oleh pribadi (haqqu al-tamlik), dan tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang disebut dengan al-Hima.Di masa Nabi Muhammad, terlaksana pula kebijakan pembagian tanah dari tanah terlantar, dan penetapan tanah untuk kepentingan umum. Semisal ketika Rasulullah saw membagikan tanah kepada Zubair ra sebagaimana hadist yang disampaikan dari Asma’ binti Abu Bakar ra bahwa Rasulullah saw telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair ra di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani ra, Rasulullah saw memberikan tanah kepadanya dengan menyertakan pula surat pengkaplingan tanah. Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi Muhammad saw kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw terhadap pemuka Bani Hanifah, Mujja’ah Al-Yamamah. Kepadanya Rasulullah saw menulis sebuah Surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad Rasulullah kepada Mujja’ah bin Murarah bin Sulma. Sesungguhnya aku telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, Ghurabah, dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku.”

Melalui riwayat-riwayat tersebut, berarti telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad saw melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi (hlm.14).

Disamping membagikan tanah untuk kemudian menjadi hak milik pihak yang diberinya, Nabi Muhammad pun melakukan kebijakan terkait tanah larangan (Hima) untuk kepentingan umum. Rasulullah saw menetapkan hima atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya itu merupakan sumber publik atau sumber penghidupan orang banyak, dimana setiap orang mempunyai hak terhadapnya. Oleh karenanya, Rasulullah saw melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan alasan agar masyarakat banyak tidak terzalimi (hlm.16). Kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh Rasulullah saw, dilanjutkan pula oleh para penerusnya, terutama para sahabat dan khalifah seperti; Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra, Utsman bin Affan ra, dan Ali bin Abi Thalib ra.

Di masa Abu Bakar Asshiddiq ra dan ketiga khalifah selanjutnya, Islam sedang dalam proses penyebaran dan perkembangannya yang pertama. Umat saat itu disibukkan dengan perjuangan untuk mempertahankan Islam dan juga menyebarluaskannya ke seluruh Jazirah Arab. Dalam hal itu, para sahabat yang utama telah melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan atas penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria. Seperti yang ditunjukan khalifah pertama,  Abu Bakar ra melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw yaitu menetapkan hima’. Abu Bakar ra melindungi lahan di Ar-Rabadzah untuk para penerima zakat, dan menugaskan bekas budaknya, Abu Salamah untuk mengurusnya. Konsistensi Islam ketika itu dalam menegakan keadilan, tercermin pula di masa Abu Bakar ra. Pada masa itu, jauh sebelum demokrasi membumi di seluruh penjuru dunia, Abu Bakar ra telah bersikap demokratis dengan menerima kritikan Umar bin Khattab ra. Ketika itu Abu Bakar ra memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah ra, dan menuliskan surat mengenai pengkaplingan tanah tersebut kepadanya. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidaksetujuan, terutama yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dengan alasan bahwa pembagian tanah tersebut menjadi tidak adil karena jumlah kaum muslimin terus bertambah, pemberian tanah dalam luas yang besar kuranglah tepat, karena lebih baik tanah tersebut dimanfaatkan bersama kaum muslimin daripada dinikmati sendiri oleh Thalhah ra (hlm.19).

Di masa Khalifah Umar in Khattab ra, wilayah Islam terus berkembang luas. Hal tersebut menyeret perdebatan mengenai pembagian wilayah-wilayah hasil taklukan kepada para mujahidin. Namun Umar bin khattab menolak untuk membagikan wilayah tersebut. Dasar penolakan Umar bin Khattab, dilatarbelakangi oleh keinginan kerasnya untuk tegaknya keadilan distribusi, dan menjamin hak-hak kaum muslimin di bumi pada masa itu dan masa mendatang. Penolakan Umar bin Khattab ra tersebut, dapat pula dibaca sebagai bentuk penolakan Umar bin Khattab terhadap pemilikan lahan dalam jumlah yang luas. Hal demikian terlihat takala Umar bin Khattab berkata kepada Bilal bin Harits ra ketika menarik darinya tanah di Al-Aqiq yang tidak mampu dikelolanya;

“Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Rasulullah saw tidak pernah menolak sesuatupun yang diminta kepada beliau, dan kamu meminta kepada beliau Al-Aqiq, lalu beliau memberikannya kepadamu. Sebab manusia ketika waktu itu sedikit, dan tidak ada kebutuhan bagi mereka, namun sekarang penduduk Islam telah banyak dan mereka Membutuhkannya”.

Pada Masa Umar bin Khattab ra, hima dijadikan untuk tempat pengembalaan kendaraan jihad, ternak orang-orang miskin, ternak zakat, ibnu sabil, dan unta yang ditemukan. Umar bin Khattab ra pun begitu hati-hati dalam menetapkan hima. Ia menetapkan luas himahanya sesuai kebutuhan, karena ia khawatir akan menimbulkan penelataran lahan. Ketegasan Umar bin Khattab ra terhadap tanah Hima, tergambar dari keberatannya terhadap adanya tanah larangan khusus karena hal itu mempunyai banyak mudharat. Diantaranya adalah kezaliman ekonomi, karena jika diizinkan tanah larangan khusus, maka orang kaya dan pemilik kebijakan akan menguasai tanah mati dan menghalangi orang miskin dan masyarakat darinya. Hal itu akan menimbulkan kemelaratan bagi orang miskin, namun semakin pemperkaya orang kaya (hlm.25). Bahkan saking tegasnya, Umar bin Khattab tidak memperbolehkan peruntukan tanah di luar tujuan pemberiannya.

Sesuai dengan sabda nabi (HR. Ahmad), “Orang-orang muslim besekutu dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api” di masa Utsman bin Affan ra, terjadi  privatisasi terkait masalah air, dan untuk menanggulangi persoalan tersebut, Utsman bin Affan membeli sumur yang menjadi sumber air tersebut, untuk kemudian dijadikan milik bersama oleh kalangan muslim. Pada awalnya, sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan hanya separuh bagian saja. Namun orang Yahudi yang memiliki sebagian sumur tersebut akhirnya menjual seluruhnya, dikarenakan sumur yang dimilikinya menjadi tidak laku sebagai akibat dari sumur yang dibeli Utsman bin Affan ra justru digratiskan. Dari cerita tersebut, terlihat jelas bahwa Utsman bin Affan ra menolak privatisasi air sekaligus berusaha mewujudkan keadilan akses publik semacam air, bagi kemaslahatan seluruh umat.

Ketika Utsman bin Affan ra berkuasa, beberapa penguasa pada pemerintahan Utsman bin Affan ra ini haus akan harta dan kekuasaan, sehingga kekayaan mulai terkonsentrasi pada segelintir orang. Seiring dengan itu, Islam mulai kehilangan semangatnya karena para pemimpinnya mulai terlelap dengan kemakmuran (hlm.31). Akhirnya pecahlah pemberontakan, dan Utsman bin Affan ra menemui ajalnya dengan ditikam oleh para pemberontak. Dan Ali bin Abi Thalib ra pun naik sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan ra.

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ra, tidak dijelaskan secara lebih dalam oleh Gita Anggraeni. Kekacauan politik di masa akhir Utsman bin Affan ra, melemahnya ekonomi, serta berbagai persoalan lainya, menuntut Ali bin Abi Thalib ra untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut terlebih dahulu. Termasuk dengan memindahkan Ibukota ke Kuffah, serta memecat pejabat-pejabat di masa Utsman bin Affan ra yang tidak memiliki kredebilitas. Serupa dengan Utsman bin Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra pun menemui ajalnya dengan pembunuhan. Selepas masa Ali bin Abi Thalib ra, secara beturut-turut berkuasa Kekhalifahan Umayyah dan Kekhalifahan Abbasiyah.

Di masa Kekhilafahan Umayyah, seiring meluasnya wilayah Islam, terjadi kecemburuan diantara Islam Arab dan non Arab, terutama dari wilayah Islam Persia. Umar bin Abdul Aziz—salah satu pembesar Kekhalifahan Umayyah—diriwayatkan pernah menetapkan bahwa tanah mati akan menjadi milik orang-orang yang mengelolanya. Hal itu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabat. Sebagaimana riwayat, dari Zuraiq bin Hakim, ia berkata, “Aku telah membacakan surat Umar bin Abdul Aziz di hadapan ayahku. Isi surat adalah, ‘Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat) seperti mendirikan bangunan atau bercocok tanam, selama bukan harta orang lain, maka hasil penjualannya menjadi hak milik harta mereka. Atau, mereka mengelola sebagian tanah orang lain, maka berikanlah biaya pengelolaan itu kepada orang yang mengelolanya, baik dari segi bangunanya ataupun tanamannya.”.

Riwayat tersebut menggambarkan perkembangan penafsiran dari sistem pengelolaan tanah kosong (ihyaul mawat). Jika di masa sebelumnya pengelolaan tanah kosong yang kemudian menjadi hak milik lebih menitikberatkan dalam pemanfaatan pengairan dan pertanian, di masa Kekhalifahan Umayyah telah bergeser termasuk dalam pemanfaatan dalam bentuk bangunan di atasnya. Sementara di masa Kekhalifahan Abbasiyah—seperti yang ditunjukan Gita Anggraeni—terjadi pembebanan pajak yang berlebihan kepada semua rakyat, baik muslim maupun non muslim, tidak terkecuali. Beban pajak yang tinggi itu membuat rakyat miskin semakin papa. Disamping itu, mereka menyerahkan tanahnya kepada orang yang berpengaruh di pemerintahan agar tidak terkena beban pajak yang memberatkan. Sebagai imbalannya mereka memberikan hasil pertanian mereka sebagai biaya perlindungan. Sayangnya, lama-kelamaan tanah tersebut malah jatuh ke tangan orang yang ditompangi. Akhirnya, petani miskin hanya menjadi penggarap saja, karena sudah tidak mempunyai tanah lagi. Di sisi lain, para pedagang juga semakin menumpuk kekayaan dengan berinvestasi tanah dalam jumlah yang luas. Praktik-praktik seperti itu membuat petani miskin semakin terpinggirkan (hlm.36).

Satu poin yang mesti dicatat pada masa Kekhalifahan Abbasiyah ialah bahwa pada masa ini, pengelolaan sumber daya agraria mendapat tempat dalam khazanah pengetahuan dan peradaban Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya para ulama dalam mengumpulkan hadist Rasulullah saw serta prilaku, kebijakan, dan keputusan para sahabat mengenai pengelolaan sumber daya alam, yang kemudian ditulis kembali menjadi buku. Diantara buku-buku tersebut, ialah; Kitab al-Kharaj dan kitab al-Amwaal. Dalam tata pengelolaan air misalnya, Al-Mawardi sebagai ilmuan/intelektual yang diminta membuat peraturan pemerintahan mencatat bahwa tata pengelolaan air, dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah air. Apabila air sangat melimpah seperti air sungai besar, atau mata air yang telah dimunculkan Allah tanpa digali, maka setiap orang mempunyai hak terhadapnya selama tidak merugikan orang lain.

3/

Seperti yang telah ditunjukan di atas, baik di masa Kanjeng Nabi, para sahabat, ataupun Kekhalifahan selanjutnya, Islam sangat dekat dengan persoalan agraria Sebagai bentuk manifestasi atas penegakan keadilan, Islam telah sedemikian rupa berusaha mewujudkan akses dan distribusi agraria secara lebih merata. Dengan latarbelakang semacam ini, Gita Anggraeni di bab selanjutnya, mendekat dengan membawa pokok pembahasan terkait Islam dan Agraria, dalam konteks di Indonesia. Seperti yang telah banyak di bahas di buku-buku yang berkait dengan agraria, sistem dan tata pengelolaan agraria sebelum kemerdekaan, sangat berkait-erat dengan sistem yang diterapkan oleh Kolonialisme Belanda dan Jepang.

Tata kelola agraria yang tidak adil bagi masyarakat kecil di masa penjajahan, telah menyeret beragam pemberontakan pribumi atas penguasaan akses sumber daya alam. Seperti yang disinggung oleh Gita Anggraeni, terdapat banyak sekali perlawanan pribumi atas penjajah yang didasari oleh ketidakadilan agraria. Contoh kasus-kasus semacam pemberontakan petani Banten, pemberontakan Pesantren Sukamanah, dan pemberontakan Indramayu, bisa dijadikan salah satu buktinya.

Setelah kemerdekaan, Indonesia bergeliat untuk membuat anti-thesis dari kebijakan agraria warisan penjajahan. Hal tersebut terlihat dari beragam bentuk perombakan kebijakan agrarian yang telah dimulai sejak tahun 1946 dengan penghapusan desa perdikan di Jawa Tengah melalui Undang-Undang No.13/1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan, redistribusi tanah-tanah perkebunan gula yang dikuasai Belanda di Yogyakarta dan Surakarta kepada para petani melalui Undang-Undang No. 13/1948 tentang Perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement, dan penghapusan tanah-tanah partikelir dengan Undang-Undang No. 1/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir. Puncak dari perombakan kebijakan dan hukum agraria warisan kolonial, terlihat dari pengesahan UU Pokok Pembaharuan Agraria (UUPA) Tahun 1960, sebagai dasar sekaligus payung hokum nasional terkait agraria. Tidak hanya sampai di situ, upaya pembenahan berlanjut dengan penerapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56/Prp/1961 tentang Pembatasan Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224/1961 tentang Redistribusi Tanah dan Prosedur Ganti Rugi, serta Undang-Undang No. 21/1961 tentang Pengadilan Land Reform dalam rangka pelaksanaan program Land Reform bertujuan untuk membatasi kepemilikan lahan individu.

Penetapan UUPA 1960, oleh Gita Anggraeni, dijadikan tolak ukur paling jelas dalam melihat pertautan Islam dan Agraria. Termasuk mengaitkan proses pembuatan UUPA 1960 yang tak dapat dipungkiri, disokong pula oleh orang-orang Islam. Perwakilan golongan Islam tersebut adalah H.A Sjaichu, Maniuddin Brojotruno, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja’ Diwan, dan K.H Muslich. Ketua DPR-GR sendiri adalah seorang ulama dari kalangan NU yaitu K.H. Zainul Arifin. Jika dicermati, dengan masih diakuinya hak pribadi atas tanah, UUPA 1960 sangat dekat dengan konsepsi Islam terkait agrarian—sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Namun di masa-masa menjelang pelaksanaan landreform sebagai kelanjuntan dari UUPA 1960, terbit fatwa haram landreform melalui forum bahtsul masail pengurus besar Syuriah Nahdlatul Ulama kedua di Jakarta pada tanggal 1 sampai 3 Jumadil Ulaa tahun 1381 H atau tanggal 11 sampai 13 Oktober tahun 1961. Gita Anggraeni berpendapat bahwa pengharaman itu bukanlah terhadap program landreform, tetapi terhadap hal-hal yang menciderai prinsip dasar landreform, karena program landreform itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama. Umat Islam pada umumnya dan ulama pada khususnya, pada dasarnya mendukung kegiatan landreform. Karena kegiatan landreform merupakan teladan Rasulullah saw dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di awal berdirinya suatu negara (hlm.63).

Meski pada akhirnya kebijakan landreform tetap dilaksanakan dengan segala polemiknya, UUPA 1960 sebagai payung hukumnya, seolah masuk peti ketika Indonesia berganti kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, dengan didahului oleh tragedi kemanusian terbesar sepanjang sejarah bangsa. Di masa Orde Baru, persoalan agraria tertutup oleh kepentingan pembangunan yang sedang gencar digalakan. Bahkan UUPA 1960 yang sejatinya bersifat populis, dianggap lebih dekat dengan bentuk kebijakan komunis, sehingga mendorong pemetiaan UU payung tersebut. Bersamaan dengan itu, Orde Baru pun mengsahkan aneka UU yang sejatinya sangat bertolak-belakang dengan semangat UUPA 1960, sekaligus berkebalikan dengan nilai-nilai kebijakan agraria yang diwariskan Kanjeng Nabi. Beberapa UU yang terbit di masa Orde Baru ialah; UUPMA 1967 yang membuka keran penguasaan dan investasi di segala ruang sumber daya alam masyarakat, dan UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan berbagai kalangan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Guna merespon geliat pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan oleh Orde Baru, para ulama NU dengan Muktamarnya yang ke-29 di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992, menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain; a) hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (al-maslahah al-‘ammah) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syara’ dan dengan ganti rugi yang memadai. b) cara terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun dalam kenyataannya, banyak pula pembangunan yang justru merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah seperti yang diputuskan Muktamar NU ke-29. Tak ayal, ketika terjadi perampasan ruang hidup beserta pelanggaran HAM dalam pembangunan Waduk Nipah di Madura, terdapat setidaknya 52 ulama se-Madura yang menandatangani surat protes terhadap pemerintah.

Di akhir-akhir masa Orde Baru, terselenggara pula forum Bahtsul Masail pada Munas NU tanggal 16-20 Rajab 1418 H atau 17-20 November 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Senada dengan apa yang diungkapkan Gita Anggraeni, Bahtsul Masail tersebut masih merupakan respon atas kejadian di Orde Baru berupa pembebasan tanah rakyat, baik oleh pemerintah maupun swasta yang disokong pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun bisnis semata, namun tidak disertai dengan ganti kerugian yang memadai. Adapun beberapa poin yang dihasilkannya ialah; pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim; apabila pembebasan semacam itu diperuntukkan bisnis, maka keuntungan darinya adalah haram.

Selain itu, melalui Muktamar NU yang ke-30 di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 27 November tahun 1999, para ulama membahas mengenai hak atas tanah yang pada waktu itu menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Para ulama bersepakat bahwa yang lebih berhak atas suatu tanah adalah orang yang lebih dulu menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah. Setelah Indonesia masuk ke dalam era reformasi, pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dari hasil Musyawarah Nasionalnya yang ke VII. Salah satu fatwa yaitu point ke 8 berisi bahwa hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum (hlm.70).

Satu contoh terakhir perjuangan umat Islam dalam persoalan agrariayang ditulis Gita Anggraeni ialah saat  para delegasi yang terdiri dari Muhammadiyah, PBNU, MUI, dan Ormas Islam lainnya, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Gugatan tersebut disebabkan terutama kali karena melalui UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), sangat membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air.  Akhirnya Jihad Konstitusi itu membuahkan hasil. Pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

4/

Dari pemaparan yang dilakukan Gita Anggraeni melalui bukunya ini, kita dapat melihat bahwa Islam hadir dengan segala tata peraturan yang mencakup seluruh persoalan. Dengan begitu, Islam tidak saja muncul dengan wajah spiritual yang absen dengan persoalan rill kehidupan. Seperti yang telah ditunjukan rasulullah saw beserta generasi penerusnya, Islam datang sebagai pembebas dengan senantiasa menjunjung panji-panji keadilan. Termasuk keadilan agraria bagi seluruh umatnya. Namun jika berkaca pada rentetan angka, kasus, dan persoalan agraria hari ini, apakah semangat keadilan agraria yang dicontohkan nabi, masih dijalankan oleh umat Islam hari ini?

Menukil tulisan Muhammad Al-Fayyadl di bagian pengantar buku, al-ardl taftariqu bi al-syibr, “Tanah itu berbeda (statusnya, sejarahnya) dari satu jengkal ke jengkal lain”, maka mengapa—kembali meminjam tulisan Fayyadl—dengan sedemikian pentingnya persoalan agraria ini, hingga kini umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, menemukan format pemikiran yang komprehensif, integral, dan solutif, serta berwawasan jangka panjang tentang suatu “konsepsi agraria yang Islami”? Jangan-jangan kita sebagai umat Islam, justru lebih senang menunjuk dia kafir, dia komunis, dibanding berusaha menemukan jawaban pertanyaan di atas. Lebih-lebih, justru menenggelamkan diri dalam penghambaan identitas keislaman sebari meng-liyan-kan yang lain—seperti dalam Pilkada Jakarta kemarin. Bahkan mungkin, secara diam-diam, kita sebagai umat Islam justru lebih sibuk beribadah yang sifatnya personal, dibanding beribadah secara sosial dengan mencontoh sikap adil Kanjeng Nabi dalam tata kelola agraria. ***

[i] Ulasan singkat ini dibuat untuk dipresentasikan dalam rangka menyambut Diskusi Buku Bulan Ramadhan yang diinisiasi oleh Rumah Buku Simpul Semarang (RBSS), pada tanggal 5 Juni 2017. Tulisan ini juga pernah dimuat di https://kalamkopi.wordpress.com/2017/06/05/islam-dan-keadilan-agraria-sebuah-ulasan-bukui/

[ii] Mahasiswa Jurusan Sejarah, Unnes, aktif di Komunitas Kalam Kopi.