Anak-Anak Muda Pemimpi Pendidikan Ideal

Screenshot_3

Oleh Edi Subkhan

Setelah hujan deras reda, saya pamitan sama istri dan si kecil Aqila untuk pergi ke Omah Sawah, Kandri, Gunungpati. Baru pukul 15.30-an WIB tapi langit sudah gelap dan rintik-rintik gerimis mulai mengiringi perjalanan. Saya minta alamat tempat acara pada panitia via WA karena ketika Googling tidak ada informasi apapun mengenai Omah Sawah, Kandri. Kisaran 30 menitan Alhamdulillah saya sampai di lokasi.

Omah Sawah terdiri dari tiga bangunan seperti rumah yang digunakan untuk kegiatan kesenian dan diskusi. Setelah memarkir motor, saya lihat beberapa orang nongkrong di semacam pos. Satu orang terlihat sangar, badannya besar penuh tato, lainnya bergaya anak-anak jurusan seni yang sungguh “nyeni” dandanannya. Saya Tanya apakah benar ini Omah Sawah, dan ternyata benar, satu panitia, Aam namanya sudah menghampiri saya dan langsung mengajak ke tempat acara.

Sabtu, 25 Februari 2017 saya diminta oleh kawan-kawan mahasiswa dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Edukasi, UIN Walisongo, untuk mengisi materi berkaitan dengan kritik atas sistem pendidikan nasional di Indonesia. Karena undangan baru datang satu minggu sebelumnya, tak sempat saya siapkan tulisan khusus. Apalagi beberapa jam sebelum acara saya kumpul-kumpul keluarga dengan sahabat-sahabat lama yang dulu sempat aktif di organisasi yang sama ketika kuliah. Asroddin, Saiful, Tsabit, dan saya dulu sama-sama aktif di PMII.

Hingga saya katakan pada panitia: silakan unduh tulisan pendek yang pernah saya tulis dan sampaikan pada audiens perhelatan konferensi nasional jaringan pendidikan alternatif pada akhir 2016 kemarin. Waktu itu saya menjadi salah satu pembicara disandingkan dengan Romo Setyo dari STF Driyarkara dan satu dari Taman Siswa. Tulisan tersebut sudah diunggah oleh panitia dan dapat diunduh gratis. Link-nya juga sudah saya tautkan di beranda Facebook saya.

***

Ketika saya baca ToR dari panitia, rasanya ada rasa bangga masih mendapati mahasiswa yang serius mengkaji pemikiran-pemikiran pendidikan kritis-progresif “walau” bukan dari almamater tempat saya resmi mengajar hingga sekarang. Apalagi ketika sampai ke lokasi. Dengan tempat seadanya, tidur beralaskan MMT bekas, makan nasi bungkus isi sayur dan sepotong tempe, justru saya lihat wajah-wajah mereka begitu bersemangat sekaligus penuh kegelisahan. Ya, semangat untuk belajar, gelisah akan kondisi pendidikan.

Barangkali klise. Tapi, sejenak lupakan segenap prasangka dan pesimisme terhadap generasi muda. Karena mereka bukan generasi pemamah biak segala informasi, bukan generasi penyuka sinetron dan tayangan politik penyulut konflik. Mereka beda. Karena juga gagasan menyelenggarakan sekolah pemikiran pendidikan progresif tak datang tiba-tiba. Tapi melalui telaah dan refleksi kritis mengenari perlunya belajar beragai pemikiran pendidikan progresif. Barangkali menurut mereka, pemikiran pendidikan progresif bisa jadi jawaban atas problem pendidikan sekarang yang terjebak pada hal-hal yang sifatnya statis, stagnan, dan konservatif.

Tak banyak yang saya sampaikan karena saya anggap akan lebih efektif jika para peserta sekolah meminta saya untuk menjelaskan satu hal. Daripada saya menjelaskan banyak hal namun ternyata tak sesuai dengan harapan peserta. Tentu sudah ada ToR, namun itu sekadar gambaran dasar saja apa yang perlu disampaikan. Soal detil-detil informasi dan pengetahuan sudah sepatutnya peserta yang mengambil inisiatif. Analog dengan para pengambil air sumur pakai ember, sebanyak apa air yang dibutuhkan yang paling tahu pastinya bukan sumur, melainkan para pengambil air itu sendiri.

Oleh karenanya setelah saya jelaskan mengenai hakikat pendidikan sebagai sebuah sistem dan contoh problemnya, berikutnya peserta mengajukan pertanyaan. Di bawah ini sebatas ingatan saya saja yang dapat saya tulis, termasuk jawaban singkat saya atas pertanyaan yang diajukan audiens. Semoga artikel pendek ini jika diakses kembali oleh para peserta sekolah tersebut akan lebih paham apa maksud saya kemarin.

1. Bagaimana menghindari kapitalisasi pendidikan yang ditunjukkan dengan komodifikasi pendidikan dan mengarahkan pelajar jadi pekerja?

Menurut saya kita perlu melihat konstelasi pendidikan secara lebih luas/makro. Bahwa komodifikasi pendidikan sudah menjadi agenda global di bawah desakan WTO yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha jasa. Dan Indonesia di bawah pemerintahan SBY telah meratifikasinya, sehingga sah/legal secara hukum jika ada yang mengelola sekolah/pendidikan sebagai usaha untuk meraup laba. Problemnya: jika hal ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka laba menjadi utama, uang menjadi penentu segala. Buahnya adalah: tidak semua orang dapat mengakses pendidikan karena ketiadaan modal financial.

Jika begitu maka pendidikan tak lagi jadi public goods, melainkan private goods. Termasuk pendidikan milik negara (public education) seperti sekolah dan kampus negeri yang mestinya gratis untuk warga karena dibiayai oleh negara. Lalu apa bedanya dengan sekolah swasta yang siswanya mesti bayar? Inilah yang sering disebut juga sebagai fenomena privatisasi pendidikan (lihat ulasan H.A.R. Tilaar, Pendidikan dan Kekuasaan, 2009; Darmaningtyas, Panimbang, dan Subkhan, Tirani Kapital dalam Pendidikan, 2009). Oleh karena itu, jika ingin menghindari kapitalisasi dalam bentuk komodifikasi dan privatisasi pendidikan publik maka pertama negara perlu serius menjadikan BUMN sebagai korporasi untuk meraup laba, dan labanya terutama untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Kedua jika sebagai penyelenggara pendidikan/sekolah perlu meluruskan niat untuk tidak menjadikan aktivitas mendidik sebagai jualan ilmu, berikutnya perlu subsidi, beasiswa, kalau perlu penggratisan pendidikan. Dananya dari mana? Sekolah swasta hendaknya perlu memiliki badan usaha untuk menjaring pemasukan agar dapat menopang operasional dan pengembangan lembaga.

Lebih lanjut soal pendidikan yang mengarahkan siswa menjadi pekerja. Menurut saya tidak salah mengarahkan siswa menjadi pekerja. Asalkan tidak ada paksaan, pembodohan, dan lebih didasari oleh kesukarelaan siswa. Menjadi pekerja adalah sah, sebagaimana sah sekolah mengarahkan siswa menjadi aktivis, guru, budayawan, seniman, politisi, atau olahragawan. Asalkan didasari oleh pilihan sadar siswa tersebut. Ini prinsip terbaik dan idealnya. Yang jadi masalah dalam kasus kapitalisme pendidikan adalah ketika terjadi generalisasi dan pemaksaan semua siswa harus menjadi pekerja tanpa terdapat kemerdekaan memilih.

Hal tersebut karena pada dasarnya jenis pekerjaan sangat beragam. Kritik atas kapitalisme pendidikan sering bermula dari fenomena orientasi menjadikan siswa sebagai pekerja yang turut melanggengkan tatanan dan ideology kapitalisme. Dan pekerjaan tersebut cenderung “membodohi” dan diskriminatif. Misalnya menjadikan siswa sebagai calon pekerja dengan kompetensi teknis hingga ia akan jadi tenaga teknis belaka, tanpa kesempatan mengembangkan diri, dan pengetahuannya terbatas hingga berpotensi untuk dibodohi oleh atasan dan oleh sistem dunia kerja.

Tentu saja anak/siswa punya keinginan dan potensi yang berbeda-beda. Hal itulah yang mesti diperhatikan dalam pendidikan. Tidak bisa semua anak diminta untuk memiliki kompetensi tingkat tinggi dan menguasai pengetahuan secara mendalam dan luas. Anak-anak yang potensinya sebatas menguasai hal-hal teknis juga mesti diakomodasi, termasuk orientasi menjadi pekerja. Asalkan sistem pendidikan dan dunia kerja tidak diskriminatif dan membodohi mereka. Pilihan-pilihan harus tetap ada dan terbuka. Mau jadi pekerja, seniman, ilmuwan, petani, mestinya dipersilakan dan diakomodasi dengan baik.

2. Sistem pendidikan di Indonesia yang ideal yang seperti apa?

Menggagas sistem pendidikan Indonesia yang ideal dan tepat tentu butuh pemikiran dan pelajaran yang serius dan melibatkan banyak pihak. Karena ketika bicara sistem berarti bicara komponen di dalamnya. Termasuk jenis pendidikan, jenjang, strategi penyiapan calon guru, pengembangan pendidikan, pendanaan, kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar, evaluasi, pengembangan keilmuan, hingga diikat oleh manajemen pendidikan dan kebijakan pendidikan untuk mengaturnya. Semua komponen tersebut adalah bagian dari sistem pendidikan yang punya tugas masing-masing dalam mencapai tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” (pembukaan UUD ’45).

Kalau bicara mengenai bentuk tentu butuh penjelasan berhalaman-halaman, bahkan berbuku-buku. Namun setidaknya terdapat hal-hal pokok yang mesti dipegang dalam konteks Indonesia untuk mengembangkan satu sistem pendidikan nasional. Beberapa hal tersebut adalah cara pandang paradigmatik, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip, yakni (1) kontekstual, (2) responsif terhadap perubahan, (3) fleksibel, (4) humanis, (5) demokratis dan berkeadilan sosial, (6) mengakomodasi isu-isu dan kebutuhan pada level internasional, nasional, dan local, (7) tidak bersifat generalisasi semua hal, (8) menjauhi hal-hal yang sifatnya diskriminatif, pembodohan, eksploitasi, dan yang menghambat akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dan (9) mendasarkan pada basis ilmu pendidikan yang jelas. Prinsip-prinsip ini dapat dibandingkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat (1) sampai (6).

Dalam undang-undang dasar tahun 1945 yang diamandemen, pada pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ….” Dengan demikian di Indonesia terdapat satu sistem pendidikan, yakni pendidikan nasional. Konsep dan tata kelolanya telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang mengulas hal-hal pokok dalam praktik pendidikan di Indonesia, dari peran, fungsi, kurikulum, pendanaan, pengelolaan dan sejenisnya. Jika dicermati maka sebagian besar hal yang dibahas dan diatur adalah jenis pendidikan formal (schooling system).

Aktivitas dan praktik pendidikan informal juga dibahas walaupun tidak sepenuhnya. Bahkan jika dicermati lebih serius dan dicocokkan dengan praktik: terdapat kecenderungan formalisasi pendidikan in/nonformal melalui kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah. Oleh karena itu, kita patut melihat bahwa sejatinya di Indonesia terdapat sistem pendidikan lain yang berbeda dari sistem pendidikan nasional versi pemerintah berkuasa. Yakni sistem pendidikan yang berkembang di lingkaran pesantren, gereja, dan organisasi-organisasi social, keagamaan, dan kebudayaan. Sistem pendidikan mereka relatif berbeda dibandingkan dengan sistem pendidikan nasional karena memiliki visi ideologis yang relatif berbeda juga.

Pesantren misalnya memiliki sistem pendidikan yang saling berjejaring antara satu pesantren dan lainnya, terdapat karakteristik, jenjang, corak, tradisi, yang relatif sama walau tetap bervariasi. Ada pesantren Salaf ada yang modern, ada yang tetap tradisional ada juga yang memiliki sekolah di dalamnya. Yang salah tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan ala pesantren, sementara sekolah yang dimiliki yayasan pesantren ikut dalam sistem pendidikan nasional versi pemerintah.

Idealnya, satu sistem dan lain tidak saling meniadakan. Contoh kasus adalah full day school yang dilontarkan oleh Mendikbud baru, Muhadjir Effendi. Kalau dipaksakan semua sekolah harus full day school, maka sistem pendidikan tradisional yang sudah lebih dulu lahir dan berkembang di masyarakat, yakni madrasah diniyah Islamiyah yang belajarnya di waktu sore akan mati. Oleh karena itu, mestinya saling melengkapi dalam konteks negara dan masyarakat Indonesia yang beragam. Di sinilah prinsip kontekstual, fleksibel, demokratis, harus dipegang dalam pengembangan sistem pendidikan nasional.

Lebih dari itu, hal yang perlu lebih serius dicermati sebenarnya bukan sistem pendidikan, melainkan kebijakan pendidikan yang merupakan produk hukum dengan efek lebih jelas dan riil ketimbang sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan dalam hal ini dipahami sebagai produk tata aturan yang diarahkan untuk menjalankan sistem pendidikan untuk tujuan tertentu. Selama ini hal yang paling jadi focus perhatian dalam banyak kasus problem dan kontroversi pendidikan adalah kebijakan pendidikan. Misalnya kasus RSBI, UU BHP, UN, Kurikulum 2013, dan sejenisnya. Agar memperoleh telaah yang kritis, mendalam, perlu belajar analisis wacana kritis, teori-teori social kritis ala Mazhab Frankfurt, pos-strukturalisme, poskolonial, dan lainnya.

3. Bagaimana sikap kita terhadap sekolah yang mengajarkan bahasa inggris, cina, sejak dini dalam rangka menyambut MEA?

Menurut saya tidak masalah sekolah mengajarkan bahasa Inggris, Cina, dan lainnya. Asalkan tidak dipaksa dan tidak berbuah tekanan psikologis yang justru akan mematikan hasrat belajar anak, juga mematikan potensi, bakat, dan keinginan anak. Namun jangan lupa belajar bahasa Ibu dan bahasa nasional Indonesia. Kebijakan yang kurang tepat adalah ketika menggeneralisasikan satu hal untuk semua konteks sosiologis di Indonesia.

Misal penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris dan TIK dari struktur Kurikulum 2013. Karena di beberapa tempat bahasa Inggris justru perlu dipelajari sejak kecil, misalnya di Bali, agar dapat berkomunikasi dan waspada terhadap para turis asing; di perkotaan juga perlu belajar TIK karena sejak kecil anak pegang gawai, kalau tanpa bekal ilmu pengetahuan, bisa jadi disalahgunakan anak untuk mengakses hal-hal yang kurang pantas bagi usia mereka.

***

Kawan-kawan LPM Edukasi, FTIK UIN Walisongo ini terbilang kreatif. Sejak dulu ketika saya masih jadi mahasiswa S1 UNNES sejak tahun 2002 hingga 2007, mereka sangat produktif. Tiap fakultas punya penerbitan mahasiswa dengan produk majalah, bulletin, bahkan jurnal ilmiah. LPM Edukasi sendiri memiliki jurnal Edukasi yang memuat tulisan para dosen, praktisi, dan mahasiswa sendiri. Kreasi tulis mahasiswa kiranya dapat jadi ukuran sederhana dari pihak kampus dan mahasiswa berkaitan dengan perhatian dan minat dalam literasi.

Inisiatif mereka menyelenggarakan sekolah pemikiran pendidikan progresif pantas diapresiasi. Mereka adalah mahasiswa mulai semester dua hingga semester tua (8, 10, 12). Ada Aam, Aziz, dan kawan-kawan yang penuh kesederhanaan anak-anak desa bercita-cita mulia. Indonesia butuh anak-anak muda bertekad baja macam mereka. Saya katakan kepada mereka, pendidikan itu luas. Kampus salah satu tempat belajar, tapi jangan lupa kita juga bisa membuat ruang-ruang belajar di tempat lain. Sekolah pemikiran pendidikan progresif salah satunya.