Rilis Pernyataan Warga Surokonto Wetan-Kendal Mencari Keadilan Untuk Petani

IMG-20160406-WA0021

 Ir. Soekarno pernah berkata pada pledoi Indonesia Menggugat tahun 1930, bahwa UU Agraria kolonial (Agrarische Wet 1870) dan UU Gula (Suiker Wet) telah menyebabkan “bandjir harta jang keluar dari Indonesia malah makin besar, ‘pengeringan’ Indonesia malah makin makan!”. Apa yang didawuhkan oleh Soekarno bukan tanpa dasar, karena pada saat itu Indonesia berada dalam kondisi terjajah. Tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, hukum, ekonomi, hingga agraria. Terjajahnya Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda, menyebabkan rakyat Indonesia pada kala itu mengalami kesengsaraan luar biasa di setiap bidang kehidupan.

Namun apa daya, tak banyak rakyat Indonesia kala itu yang mampu bergerak secara sistematis meraih kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan. Hal ini disebabkan, bahwa modal utama yang dimiliki rakyat Indonesia –yang dalam hal ini adalah kemandirian ekonomi-, telah dicuri secara besar-besaran oleh Penjajah. Di satu sisi, rakyat Indonesia mengelola berbagai perkebunan dan pertanian, namun tidak bisa menikmati hasilnya secara utuh. Hasil dari kerja keras rakyat Indonesia lari ke luar negeri –menuju Negeri Penjajahnya-. Momen kemerdekaan 17 Agustus 1945-lah yang kemudian menjadi momen pendobrak, dari kondisi terjajah menuju kemerdekaan.

Perjuangan rakyat Indonesia tidak selesai hingga 1945. Tugas perjuangan yang masih panjang –yang dalam hal ini adalah mengisi dan mengawal kemerdekaan-, membuat Indonesia mesti membenahi secara menyeluruh aspek-aspek kehidupannya. Nilai-nilai feodalisme, penghisap, dan egois yang ditularkan oleh penjajah kolonial Belanda ataupun raja-raja daerah yang pro dengan kolonial masih tertancap di sebagian diri manusia-manusia Indonesia. Terutama dalam persoalan agraria, kehidupan agraris di Indonesia masih mengalami keterpecahan: dimulai dengan adanya dualisme hukum yang tidak sinkron, hingga sistem agraria itu sendiri yang masih tidak berkeadilan. Karena persoalan kedaulatan-keadilan yang belum menjadi ini, maka tak ayal Soekarno selalu berujar bahwa: “Revolusi belum selesai!”.

Hingga kemudian lahirlah UU Pokok Agraria di Tahun 1960. Undang-undang ini terlahir dimaksudkan untuk mendobrak sistem agraria yang cenderung berbau kolonialistik, untuk kemudian diberi nafas-nafas keindonesiaan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat secara kongkrit. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 6 UU Pokok Agraria 1960 disebutkan bahwa semua kepemilikan dan kepengelolaan tanah sudah selalu memiliki fungsi sosialnya tersendiri. Dengan begitu, siapa pun yang menguasai, memiliki, atau mengelola atas tanah, mesti mau tidak mau mengindahkan kebutuhan sosial masyarakat di sekitar tanah tersebut, agar penggunaan tanah tersebut tidak menyengsarakan masyarakat di sekitarnya.

Namun sayangnya, maksud dan tujuan UU Pokok Agraria yang awalnya berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan sosial, justru hingga kini masih terbelenggu. Ini bisa dilihat dari data  yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaharian Agraria, tercatat setidaknya ada sekitar 127 konflik yang berada pada sektor perkebunan, disusul 70 konflik yang berada pada sektor infrastruktur. Selain itu, masih ada banyak puluhan konflik besar yang melibatkan sektor pertanian.

Dari total area konflik agraria yang berjumlah 400.430,00 Ha, area konflik yang melibatkan sektor perkebunan mencapai 302.526, dan area konflik yang melibatkan sektor kehutanan mencapai 52.176 Ha. Area konflik sektor perhutanan ini menjadi konflik agraria yang paling mendominasi di daerah Pulau Jawa. HuMA (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) mencatat setidaknya, hampir di seluruh wilayah kerja PT. Perhutani di Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) memiliki masalah konflik terkait lahan. Data resmi Perhutani menunjukkan perusahaan ini menguasai kawasan hutan seluas 2,4 juta hektar. Ada sekitar 6.800 desa berkonflik batas dengan kawasan Perhutani di Jawa.

Diantara sekian kasus konflik yang dimotori oleh PT. Perhutani melalui penguasaan lahan tertentu yang berujung pada relasi konflik antara Negara dan Masyarakat, adalah wilayah Surokonto Wetan, Kab. Kendal yang merupakan salah satu wilayah terkena konflik. Dengan alasan bahwa lahan perkebunan Surokonto Wetan telah menjadi milik PT. Perhutani melalui proses tukar-menukar lahan bersama PT. Semen Indonesia –yang ditunjuk sebagai lahan pengganti melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013, dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah-, PT. Perhutani melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat sekitar Surokonto Wetan.

Kesewenang-wenangan ini bisa dilihat dari tidak adanya itikad yang baik dari pihak PT. Perhutani, dimana pada awal keluarnya SK Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah pada 17 April 2014, pihak PT. Perhutani tidak langsung mengadakan sosialiasi atau pemberitahuan kepada warga. Pemberitahuan oleh PT. Perhutani baru dilakukan di tanggal 21 Januari 2015, yang tiba-tiba mengadakan sosialisasi dan rekruitmen pekerjaan bagi warga Surokonto Wetan yang hendak bekerja di wilayah lahan sebagai mandor. Padahal bila memang PT. Perhutani beritikad baik, sudah semestinya ketika SK Kementerian Kehutanan RI dikeluarkan, maka besok harinya sudah mesti ada pemberitahuan kepada warga, sehingga warga kemudian dapat mengkoreksi SK, atau bila ada kesalahan di dalamnya, warga dapat menggunggat lewat proses peradilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, PT. Perhutani pada tanggal 30 Maret 2016, melakukan intimidasi terhadap warga Surokonto Wetan dengan mengadakan upacara simbolik penanaman pohon yang juga diiringi oleh 400 aparat Kepolisian, Brimob, dan TNI di Jawa Tengah. 100 personel Brimob itu kemudian mendirikan tenda dan berkemah di sekitar depan SDN 01 Surokonto Wetan sampai tanggal 2 April 2016. Pada acara itu, tidak ada satupun tokoh masyarakat dari Surokonto Wetan yang dipekernankan berbicara pada forum tersebut, yang dengannya PT. Perhutani justru hendak memotong partisipasi masyarakat Surokonto Wetan yang hendak beraspirasi di depan pejabat dan pembuat kebijakan strategis yang hadir pada acara tersebut.

Kearoganan pihak PT. Perhutani terhadap warga Surokonto Wetan semakin menjadi-jadi dengan adanya pelaporan dari PT. Perhutani kepada tiga warga Surokonto Wetan –yakni  Kyai Nur Aziz, Mudjiyono, dan Sutrisno Rusmin, dan ditetapkan sebagai tersangka per-2 Mei 2016-, dengan tuduhan dugaan tindak pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 19 huruf a, c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Bila memang PT. Perhutani beritikad baik pada warga Surokonto Wetan, semestinya PT. Perhutani tidak dapat dengan semena-mena melaporkan tiga warga tersebut. Tiga warga Surokonto Wetan yang memfasilitasi perjuangan hak-hak petani tersebut, justru dituduh sebagai orang-orang kriminal.

Tuduhan yang sangat tidak berdasar, dan tidak berkeadilan sesungguhnya bertentangan dengan fakta di lapangan: bahwa sesungguhnya tiga warga surokonto wetan tersebut tidak bisa dituduhkan/dianggap melakukan pengorganisiran pembalakan liar kawasan hutan, karena tiga warga surokonto wetan dan warga-warga lain sesungguhnya sudah menetap di kawasan tersebut semenjak lahir, yang bahkan nenek moyangnya sudah berada di lahan tersebut dan menggarap lahan semenjak zaman penjajahan kolonial Belanda. Bagaimana bisa seseorang yang sudah lahir dan besar di wilayah lahan perkebunan garapan warga justru dikriminalisasi?

Yang patut diketahui oleh Pemerintah dan masyarakat secara luas, bahwa sesungguhnya masyarakat Surokonto Wetan semenjak era penjajahan Belanda-lah yang merawat lahan tersebut. Bahwa memang benar, sudah ada berbagai perusahaan-perusahaan yang mengelola lahan tersebut melalui hak guna usaha atau menyewa lahan, namun semuanya tidak mengelola lahan secara semestinya. Bahkan PT. Sumurpitu Wringinsari yang secara de jure memiliki hak pengelolaan melalui hak guna usaha semenjak 1972 hingga 2022, namun dalam rentang panjang waktu tersebut, pun tidak mengelola lahan semestinya. Penanaman komoditas perkebunan yang dikelola PT. Sumurpitu Wringinsari hanya berjalan beberapa waktu saja dan tidak berkelanjutan. Bahkan PT. Sumurpitu Wringinsari secara materil hukum menelantarkan lahan tersebut dengan menyewakannya kepada Perusahaan pihak ketiga, dan ditanami pohon-pohon yang tidak sesuai dengan pohon yang disebutkan dalam sertifikat hak guna usaha yang dimiliki oleh PT. Sumurpitu Wringinsari. Penyimpangan hukum ini terus berlangsung dilakukan oleh PT. Sumurpitu Wringinsari, hingga akhirnya wilayah lahan dengan luas 127 Ha tersebut dijual kepada PT. Semen Indonesia dan dijadikan sebagai objek tukar guling lahan bersama PT. Perhutani.

Dengan sekelumit masalah hukum dan problem sosial yang disebutkan diatas, dengan ini kami Warga Surokonto Wetan memohon dengan sangat kepada pihak-pihak pengampu kebijakan strategis dan pejabat-pejabat penyambung aspirasi masyarakat untuk:

  1. Cabut SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 & Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah!
  2. Lakukan tindakan hukum untuk mengadili pihak-pihak yang menjual tanah negara secara komersil demi kepentingan korporasi!
  3. Cabut penetapan tersangka yang disematkan kepada tiga petani Surokonto Wetan!
  4. Berikan hak pengelolaan lahan secara berdaulat dan berorientasi kesejahteraan masyarakat kepada warga Surokonto Wetan!