Kiyai Aziz dan Desa Surokonto Wetan Kendal Yang Terancam

IMG-20160406-WA0026

Oleh M. Rasyid Ridha Saragih[1]

Dalam suatu obrolan antara saya dan kawan-kawan Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Semarang bersama Kiyai Aziz di rumahnya –tepatnya di bilangan Desa Surokonto Wetan, Kendal-, Kiyai Aziz bercerita bagaimana status dan kedudukan pengelolaan tanah perkebunan Surokonto Wetan yang tidak jelas pemanfaatannya oleh PT. Sumurpitu Wringinsari (terutama sepanjang tahun 1980an, 1990an, dan 2000an). Ketidakjelasan tersebut bisa dilihat dari minimnya intensitas aktivitas pengelolaan lahan perkebunan oleh PT. Sumurpitu Wringinsari. Akibatnya, di kemudian hari -dan dilakukan berkali-kali-, PT. Sumurpitu Wringinsari menyewakan beberapa kavling tanahnya kepada pihak ketiga -yakni perusahaan-perusahaan lain- untuk kemudian digarap menjadi perkebunan tersendiri.

Setelah mengalami pasang-surut limpahan pengelolaan tanah, kemudian memasuki tahun 2010an, tanah perkebunan di areal lahan seluas 127Ha tersebut menjadi kosong pengelolaan akibat kontrak sewa lahan yang sudah habis dengan pihak ketiga (sekalipun pada saat itu, PT. Sumurpitu Wringinsari masih memegang Hak Guna Usaha atas lahan/tanah negara hingga tahun 2022). Dengan kosongnya status pengelolaan lahan, membuat sebagian orang-orang di areal perkebunan membikin semacam pembagian wilayah-lahan garapan. Namun pada pembagian wilayah-lahan garapan tersebut, dirasa sangat timpang.

Bayangkan, seorang yang bukan warga daerah Surokonto Wetan -yang karena ia dulunya pernah menjadi mandor atau pegawai perusahaan pihak ketiga yang menyewa lahan kepada PT. Sumurpitu Wringinsari-, bisa mengolah lahan garapan hingga 4-5 Ha (mengenai luasannya, tiap orang bisa berbeda-beda). Untuk warga desa surokonto wetan, sebagian memang ada yang bisa menggarap untuk sekitar beberapa patok, namun ada sebagian lainnya bahkan kemudian tidak bisa menggarap lagi (karena penguasaan penggarapan dialihlimpahkan ke orang lain hasil dari pembagian wilayah-lahan garapan).

Dengan adanya ketimpangan wilayah-lahan garapan pertanian tersebut, Kiyai Aziz bersama warga setempat kemudian berembuk dan sepakat untuk mengadakan pembagian ulang wilayah-lahan garapan. Dengan beberapa kali musyawarah, akhirnya Kiyai Aziz dan warga memutuskan bahwa wilayah-lahan garapan pertanian hanya bisa dikelola oleh orang-orang yang memiliki ikatan historis-batin atas pengalamannya menggarap lahan tersebut, yang dalam hal ini adalah warga desa surokonto wetan. Kemudian dilakukanlah pembagian ulang luas wilayah-lahan garapan pertanian, dengan ditentukan bahwa setiap 1 KK (Kepala Keluarga) memiliki luas wilayah-lahan garapan sebesar 1250 M2.

Tindakan Kiyai Aziz ditinjau dari perspektif ajaran agama, merupakan sebuah bentuk jihad sekaligus ijtihad: bahwa sebuah keputusan dan kebijakan untuk masyarakat, harus berdasar pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sedangkan bila ditinjau dari perspektif sosial-kemasyarakatan, apa yang dilakukan oleh Kiyai Aziz adalah sebuah perjuangan untuk memperluas distribusi ekonomi dan akses penguasaan alat produksi ekonomi kepada kaum tani, sehingga bisa meminimalisir ketimpangan-penghisapan ekonomi. Dan yang lebih jelasnya lagi, langkah yang ditempuh oleh Kiyai Aziz adalah langkah kongkrit dalam memajukan kesetaraan masyarakat akar rumput.

**

Sialnya, hingga kini kejelasan nasib dan status lahan hingga tahun 2016 ini sedang berada di ujung tanduk nafas iblis, gara-gara perbuatan PT. Sumurpitu Wringinsari yang menjual tanah tersebut (tanah negara dijual! ini sudah kriminal namanya![2]) dalam bentuk saham (ini yang lebih aneh, pengalihan tanah dilakukan melalui transaksi jual beli saham [yang otomatis, status tanah negara-nya justru didudukkan sebagai tanah hak milik], saham kok pakek bentuk tanah, dan standar nominalnya per-meter pulak) kepada pihak ketiga: PT Semen Indonesia[3]. Kemudian di tahun 2013, PT Semen Indonesia mengadakan perjanjian tukar guling lahan dengan PT Perhutani (dimana tanah PT Perhutani di Rembang menjadi wilayah aktivitas bisnis PT Semen Indonesia), dan tanah 127 Ha Surokonto Wetan tersebut ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 sebagai tanah pengganti atas tanah Perhutani di Rembang itu.

Dan ternyata, proses tukar guling lahan 127Ha ini tidak clear and clean, dalam artian bahwa pihak korporasi(baik dimulai dari transaksi antara PT. Sumurpitu Wringinsari dan PT. Semen Indonesia, hingga peralihan dari PT. Semen Indonesia ke PT. Perhutani) tidak memiliki itikad baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya pelibatan warga selama proses pemindahan status tanah tersebut antara satu korporasi ke korporasi lainnya. Bahkan warga Surokonto Wetan tak ada yang tahun ketika Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal terbit pertengahan tahun 2014. Warga baru tahu ketika Perhutani kemudian mengadakan semacam sosialisasi dan rekruitmen pegawai -serta penanaman plang kepemilikan lahan- di awal tahun 2015. Ini adalah strategi licik dari PT Perhutani agar SK tidak digugat ke PTUN (dimana syarat gugatan terhadap SK, gugatan harus dilayangkan dalam jangka 90 hari semenjak SK diterbitkan).

Dan akhir maret 2016 yang lalu, PT. Perhutani semakin angkuh terhadap warga Surokonto Wetan dengan melakukan semacam ‘ritual simbolik’ penanaman pohon dan membawa sekitar 400-an Brimob Polda Jateng untuk menakut-nakuti warga surokonto wetan. Selain itu, sebelumnya juga sebagian warga desa surokonto wetan dikriminalisasi oleh pihak korporat dengan tuduhan pembalakan liar, hingga perencanaan pemufakatan jahat. Tuduhan ini jelas sangat tidak berdasar, karena warga desa surokonto wetan sudah menanami lahan sekitaran areal 127 Ha tersebut semenjak 1952. Bahkan justru warga surokonto wetan-lah yang secara konsisten dan kontinu mengelola dan merawat kelangsungan lahan pertanian disana, bukan perusahaan-perusahaan yang pernah bercokol disana. Dengan adanya kesulitan-kesulitan semacam ini, nasib warga dan petani desa surokonto wetan sedang berada di ujung tanduk. Dengan dialih-fungsikannya lahan oleh PT Perhutani Kendal, sirkulasi dan distribusi ekonomi di desa surokonto wetan akan semakin carut-marut, bahkan tak menutup kemungkinan akan terjadi kelaparan massal!

Hallo Jokowi, Hallo Ganjar, Hallo Mbak Mirna, Hallo semuanya. Sampeyan ki ge ngopo tho? []

Tulisan pernah dimuat di komunitaspayung.wordpress.com

______________________________________________

[1] Penulis adalah editor @komunitaspayung, pegiat Satjipto Rahardjo Institute. Sampai sekarang menjadi penggembira di Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang, dan bergerak bersama Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Semarang. Penulis berterima kasih banyak kepada Kiyai Aziz dan warga desa surokonto wetan yang banyak memberikan penjelasan seputar kronologi konflik dan juga selaku penggerak perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pejabat aparatur pemerintah daerah dan korporasi. Untuk membaca kronologi kasus, dapat dilihat pada link ini: Kronologi Kasus Desa Surokonto Wetan

[2] Tindakan perbuatan melawan hukum berupa merugikan dan menjual aset Negara yang dilakukan PT. Sumurpitu Wringinsariselaku subyek hukum (badan hukum berupa korporasi) ini dalam kerangka pemidanaan, dapat dikenakan pidana pencurian (Pasal 362KUHP: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”) atau penggelapan (Pasal 372: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”, & 374 KUHP: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”). Selain itu, perbuatan ini juga bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi di UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bila yang dilakukan oleh PT. Sumurpitu Wringinsari adalah menjual ‘hak milik atas tanah’ 127 kepada PT. Semen Rembang,maka tindakan PT. Sumurpitu Wringinsari sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (dalam pasal KUHP, bisa dikenakan pasal pencurian, ataupun penggelapan). Namun bila status peralihannya dalam konteks hak guna usaha, maka sesungguhnya PT. Semen Indonesia pun tidak berhak mendapatkannya, karena menurut PP No. 40 tahun 1996 tentang peraturan mengenai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa HGU dapat beralih dengan cara jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan perwarisan haruslah didaftarkan kembali sesuai UUPA pasal 33 ayat (1), ayat (2). Tidak boleh meninggalkan pasal 28 ayat (1) sebagai syarat utama pemohon HGU. PP No. 40 tahun 1996 pada pasal 14 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa HGU hanya diberikan untuk perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan.

[3] Menurut Kiyai Aziz, ketika dimintai keterangan mengenai status hak atas tanah, baik dari PT. Sumurpitu Wringinsari, PT. Semen Indonesia, PT. Perhutani Kendal, tidak ada yang mau memberikan kejelasan jawaban apakah lahan seluas 127 Ha tersebut dialihkan mula-mula oleh PT. Sumurpitu Wringinsari dalam hal Hak Guna Usaha (atau penyewaan ke pihak ketiga), atau hak milik.