Dari Struktur ke Kultur: Dimanakah Gerakan Mahasiswa? (Refleksi Kecil 17 Tahun Reformasi dan 70 Tahun Dekolonisasi)

gerakan mahasiswa

Oleh Muhammad Taufiqurrohman

Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana”

Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia (1980)

Keriuhan demokrasi tanpa ideologi di kepala para pelakunya adalah tsunami kebudayaan. Keadaan semacam ini melanda kehidupan bersama kita. Demokrasi yang defisit ideologi membuat kerja politik jatuh menjadi sekadar kompromi politik murahan. Partai politik menjadi kandang produksi para pemburu harta tahta. Kerja-kerja di luar politik juga demikian. Dunia pendidikan kita lesu karena digerakkan oleh kumpulan kepala tanpa ideologi. Dalam bentuknya yang paling nyata, pendidikan jatuh menjadi sekadar percetakan ijazah. Media massa yang semula adalah harapan tiba-tiba menjadi malapetaka. Ialah ketika ia tidak disetir oleh akal sehat publik, tapi oleh kepentingan politik dan ekonomi sesaat pemiliknya. Juga media sosial yang hari-hari ini dengan gegap gempita dirayakan oleh orang-orang intoleran yang menebarkan kebencian, amarah dan dendam dalam berita palsu. Medsos yang semestinya menjadi media alternatif justru menjadi sumber bencana di tangan netizen yang minim budaya meneliti, asal baca sekilas dan share.

Di sisi lain, ormas-ormas juga tak cukup punya kekuatan lagi untuk mengendalikan pikiran publik. Perselingkuhan kaum cendekia (intelektual, aktivis, dan lain-lain) dengan kaum politisi dan pengusaha sudah menjadi kisah sehari-hari. Dalam skala yang paling kecil, keluarga sebagai sebuah aparatus ideologis yang paling dini mulai kita abaikan fungsinya. Sebagai gantinya, di rumah kita biarkan televisi mengisi otak dan jiwa anak-anak kita tiap hari dengan propaganda sinetron.

Tapi kita tahu hidup tidaklah monolitik. Di dalam setiap aparatus yang ada, pasti masih ada atau bahkan banyak orang-orang baik dan yang paling penting: berideologi. Tapi mengapa demokrasi yang sudah kita sembah pasca reformasi sampai hari ini tidak kunjung memberikan titik terang? Seolah-olah, keadaan justru menjadi kian mengerikan. Korupsi menjadi kian terdesentralisasi. Sandera-menyandera politik yang tak kunjung putus. Mafia hukum yang kian tak terkendali. Intoleransi beragama yang dibiarkan aparat negara. Perselingkuhan intelektual-politik-pengusaha yang tak lagi malu-malu. Mengapa semua ini justru terjadi di bawah naungan dewi demokrasi yang katanya membawa janji kebahagiaan?

Salah Pikir Demokrasi

Mari kita tarik keadaan ini kembali pada era reformasi. Kesalahan pertama adalah salah pikir tentang demokrasi. Demokrasi dalam pikiran kita hanyalah struktur, bukan kultur. Struktur demokrasi tanpa kultur demokrasi adalah sapi ompong. Kita pasang struktur demokrasi habis-habisan, tapi kultur non-demokrasi kita pertahankan mati-matian. Misalnya, kultur feodalisme, kultur senioritas, kultur rasialisme, kultur fanatisme, kultur konglomeratisme, dsb. Kultur demokrasi adalah kultur dimana manusia adalah sama dan sederajat, dan yang membedakan satu dan yang lainnya secara sosial adalah kualitas pikiran di kepala dan nilai-nilai di jiwanya—dengan kata lain ideologinya. Ada dan tidaknya manusia dalam kultur demokrasi tidak ditentukan oleh: darah, keturunan, dinasti, harta, usia, agama, suku dan jabatan. Inilah sumber pertama bencana itu: demokrasi dibajak kaum non-demokratis.

Kesalahan kedua yang mengikutinya adalah salah prioritas tentang kerja-kerja politik kebudayaan. Kita mengasumsikan bahwa jika aparatus-aparatus represif negara sudah demokratis dengan sendirinya negara menjadi baik. Dengan kata lain, prioritas kerja politik kita arahkan pada aparatus-aparatus represif negara (repressive state apparatus), misalnya parlemen, kementerian, angkatan bersenjata, kepresidenan, kehakiman, kepolisian, mahkamah konstitusi, dsb. Kita tersihir oleh euforia ‘reformasi birokrasi politik’, tapi bukan ‘reformasi politik’ seutuhnya. Reformasi haruslah reformasi struktur sekaligus reformasi kultur pada saat yang sama. Inilah sumber kesalahan kedua itu: kita mengabaikan kawah sumber lahirnya manusia dalam struktur-struktur, yaitu aparatus-aparatus ideologis/kultural. Bandul diktum kebudayaan yang seharusnya dipakai hari ini: kultur manusialah yang akan menentukan baik-buruk/sehat-sakit/arah-kiblatnya struktur-struktur dalam masyarakat.

Aparatus Ideologis Negara

Seorang filsuf Prancis, Louis Althusser dalam Lenin and Philosophy and Other Essays (1971) percaya bahwa aparatus-aparatus ideologis inilah yang seharusnya menjadi medan perang utama kontestasi ideologi-ideologi yang berlawanan dalam konteks negara demokrasi modern hari ini, karena demokrasi adalah pasar bebas ide (free-market of ideas). Mengikuti Antonio Gramsci, bahwa hegemoni ide dalam demokrasi tidak dicapai melalui jalan kekerasan (coercien), tapi ia menghendaki konsensus pikiran (concent). Alhasil, siapa yang dapat menguasai pikiran publik, dialah yang akan memenangkan peperangan. Oleh karenanya, produksi pikiran, ide, gagasan, nilai-nilai—singkatnya ideologi, sebagai kerja politik kebudayaan inilah yang menjadikan aparatus-aparatus ideologis  sangat penting dalam struktur demokrasi. Althusser menyebutkan beberapa aparatus ideologis itu: lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga hukum, lembaga politik (partai politik), lembaga perdagangan, lembaga komunikasi massa (televisi, pers, radio, dsb), lembaga kebudayaan (sastra, seni, olah raga, musik, dsb.). Sayangnya, selama ini justru lembaga-lembaga inilah yang diabaikan dari prioritas kerja-kerja politik kebudayaan kita.

Parlemen coba dibenahi tapi lupa membenahi partai politik. Kita sibuk memikirkan sistem ekonomi-politik-hukum akan mau dibawa kemana, tapi di kampus-kampus tak sedikitpun kita rasakan adanya reformasi sistem pendidikan. Kita inginkan anak-anak negeri kita sendiri yang mengelola tambang, emas, minyak, timah, dsb, tapi tak kita bekali mereka dengan politik ideologi ekonomi kebangsaan di bangku kuliah. Kita terlalu bersemangat memimpikan reformasi birokrasi, tapi tak ada pendidikan ideologi dan kebudayaan bagi para calon birokrat di lembaga-lembaga pendidikan. Birokrasi semakin gendut, apalagi diisi dengan orang-orang yang gendut di perut saja bukan di kepala.

Begitu juga dengan keluarga, media massa, lembaga kebudayaan (sastra, musik, seni, olah raga), lembaga hukum dan lembaga agama—yang belum kita garap secara maksimal sebagai medan kontestasi perjuangan ideologi dalam konteks negara modern demokratis hari ini.  Kita menerima demokrasi tapi seolah kita tak mau menerima konsekuensi demokrasi. Kita lupa bahwa sasaran utama demokrasi adalah pikiran dan jiwa manusia. Menggarap demokrasi sebagai kerja ideologi-kebudayaan yang tidak instan semacam itulah satu-satuya oase harapan di tengah  krisis tsunami kebudayaan yang melanda bangsa.

Dimanakah Gerakan Mahasiswa?

Dalam konteks buram seperti yang telah digambarkan di atas, dimanakah posisi gerakan mahasiswa setelah memasuki 17 tahun reformasi dan 70 tahun dekolonisasi? Saya teringat kepada Soe Hok Gie, seorang aktivis gerakan mahasiswa angkatan’66 yang melegenda. Meski sudah lampau, saya kira suara Gie masih relevan dan selalu menemukan momentumnya dalam setiap zaman yang bergerak. Dalam catatan hariannya yang fenomenal “Catatan Seorang Demonstran” (LP3ES, 1989, cetakan pertama 1983), ia menulis, “Aku ingin melihat mahasiswa-mahasiswa jika sekiranya ia mengambil keputusan yang mempunyai arti politis, walau bagaimana kecilnya, selalu didasarkan atas prinsip-prinsip yang dewasa. Mereka harus berani menyatakan benar sebagai kebenaran dan salah sebagai kesalahan, dan tidak menerapkan kebenaran atas nama agama, ormas atau golongan apapun.” Ada beberapa kata kunci dalam kalimat-kalimat Gie di atas. Pertama, “keputusan yang mempunyai arti politis” yang berarti bahwa segala hal yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya aktivis mahasiswa dalam pergerakan, pasti selalu memiliki dimensi politis. Yang dimaksud dengan “politis”di sini adalah segala hal yang berkait erat dengan kekuasaan dan dengan demikian pasti berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Dengan ini Gie menegaskan bahwa gerakan mahasiswa pasti merupakan suatu gerakan politik dan setiap mahasiswa yang menamakan dirinya aktivis tidak bisa menampik tugas tersebut. Gerakan mahasiswa yang “apolitis” atau tidak memiliki dimensi politik berarti bukan lagi suatu gerakan mahasiswa tetapi jatuh menjadi sekadar “kegiatan mahasiswa”. Jika demikian halnya, maka organisasi kemahasiswaan terlalu tinggi untuk disebut sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa dan jatuh nilainya menjadi sekadar nama lain OSIS di sekolah-sekolah.

Pertanyaannya kemudian, gerakan politik seperti apa yang dimaksudkan Gie? Jawabannya terdapat dalam kata kunci yang kedua, “selalu didasarkan atas prinsip-prinsip yang dewasa”. Gerakan mahasiswa yang memiliki dimensi politis harus didasarkan kepada prinsip-prinsip yang dewasa. Artinya, gerakan mahasiswa tidak boleh dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang kekanak-kanakan. Apa yang dimaksud dengan dewasa dan kekanak-kanakan dalam konteks ini? Prinsip yang dewasa adalah prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan yang menjadikan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sebagai pedoman universal. Sementara itu, segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar tersebut merupakan prinsip-prinsip yang kekanak-kanakan. Kebenaran tetaplah kebenaran, keadilan tetaplah keadilan, kemanusiaan tetaplah kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tidak terikat oleh baju primordial tertentu seperti suku, agama, ras, ideologi, partai politik, ormas, madzhab, golongan dan sebagainya.

Prinsip-prinsip inilah yang oleh para pemikir sosial-humaniora disebut sebagai kesadaran sosial (social consciousness) yang harus menjadi kesadaran bersama suatu masyarakat, khususnya kaum inetelektualnya (termasuk mahasiswa di dalamnya). Bahkan sebagai prinsip-prinsip hidup bersama, kesadaran sosial ini harus lebih penting kedudukannya dari sekadar kesadaran nasional (national consciousness). Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip yang harus terus dipegang oleh mahasiswa adalah kesadaran sosial yang telah tercantum dengan sangat komprehensif dalam konstitusi nasional kita, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Segala macam kebijakan pemerintah Indonesia yang melanggar nilai-nilai sosial yang termaktub dalam konstitusi tersebut harus dikritik dan dilawan. Prinsip ini menolak keras adagium “rigth or wrong is my country” karena kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak selalu benar dan sejalan dengan ayat-ayat konstitusi. Memasuki 17 tahun reformasi, ketika pelanggaran terhadap konstitusi nasional itu terjadi, baik dilakukan oleh oknum negara (state actors) maupun oknum non-negara (non-state actors), pada saat itulah mahasiswa sudah selayaknya turun ke jalan dan membuat perhitungan.

Sementara itu dalam konteks 70 tahun dekolonisasi, neo-imperialisme dan neo-kolonialisme masih merupakan suatu praktik dan isu kekinian di “dunia ketiga”. Kolonialisme sudah berakhir dengan selesainya perang dunia kedua dan ditandai dengan kemerdakaan bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin (A3). Namun, kekuasaan imperium Barat (baca: Amerika Serikat, Inggris dan sekutu-sekutunya) menemukan wajah barunya dalam bentuk neo-kolonialisme. Meskipun beda nama, tujuannya sama: mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari bumi tanah air negara-negara “berkembang”. Untuk itu, operasi politik, ekonomi dan budaya dilancarkan oleh imperialisme Barat. Dalam konteks politik Indonesia, kita mencatat hampir semua rezim yang didirikan dan ditumbangkan tidak dapat dilepaskan dari intervensi politik negara-negara superpower, baik secara langsung maupun tidak. Dalam bidang ekonomi, perusahaan-perusahaan multinasional dengan mudah mengeruk sumber daya alam Indonesia yang sangat berharga. Freeport di Papua telah menjadi perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Juga, ExxonMobil di Aceh adalah salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia yang pada tahun 2005 telah mengeruk senilai 40 miliar USD (Democracy Now! 2005). Dalam bidang pendidikan, digelontorkannya beasiswa-beasiswa dan segala macam pelatihan bagi mahasiswa-mahasiswa dari “dunia ketiga” telah cukup untuk “mencuci otak” calon-calon  pemimpin bangsa itu untuk menerima dan tidak lagi mempersoalkan tata kelola dunia hari ini. Di bidang kebudayaan, segala macam produk budaya dari industri-industri raksasa di “negara maju” dengan dalih pasar bebas telah dibiarkan untuk berkompetisi dengan industri-industri kecil yang pasti tidak berkutik. Setelah mengetahui hasil dekolonisasi semacam itu, dimanakah gerakan mahasiswa Indonesia?

(Tulisan kecil ini disampaikan pada acara Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (PKMMD) BEM FBS Unnes di Gedung Bundar FBS Unnes pada Sabtu, 24 Oktober 2015)

Muhammad Taufiqurrohman, Mantan Aktivis Mahasiswa Angkatan 2000an dan Pegiat Rumah Buku Simpul Semarang (RBSS)